Indonesia dulu, sekarang, dan di masa depan (Part I)
Indonesia dulu dan sekarang, apa bedanya? Tentu saja banyak berbeda. Ya, walaupun saya belum terlahir pada masa-masa perjuangan dan perang kemerdekaan dulu. Namun sedikit banyak saya tahu bagaimana keadaan bangsa ini dahulu kala, melalui sejarah tentunya.
Indonesia dulu
Yang menjadi perhatian utama rakyat dan pemerintah dulu sebelum kemerdekaan adalah bagaimana mempersatukan seluruh gerakan perjuangan dan wilayah Indonesia ini kedalam satu kesatuan negara dan ideologi yang sama serta sepaham. Mulailah kaum pemuda bersatu pada membentuk satu sumpah melalui apa yang dinamakan dengan sumpah pemuda.
Setelah Indonesia bersatu dan merdeka, bangsa ini masih harus menghadapi tantangan serta cobaan lain mulai dari G 30 S-PKI, dan lain lain hingga sampai kepada era orde baru dibawah tampuk kepemimpinan rezim Soeharto selama kurang lebih 32 tahun.
Pada 1998, seluruh elemen rakyat dan mahasiswa bersatu padu menggoyahkan dan meruntuhkan kekuasaan tangan-tangan besi di gedung rakyat dan mulai menggulirkan bola salju bernama reformasi.
Satu persatu pemimpin silih berganti menakhodai negara ini dengan keberhasilan-keberhasilannya yang dipuji dan juga kegagalan-kegagalannya yang dicaci maki.
Sekarang telah memasuki tahun keempat kepemimpinan presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dikenal dengan nama inisialnya, SBY bersama dengan wakilnya, Jusuf Kalla (JK).
Indonesia sekarang
Ada apa dengan Indonesia sekarang? Anda mungkin sudah lebih tahu daripada saya. Indonesia sekarang tengah tertatih berjalan ditengah derasnya terpaan ujian dan badai globalisasi. Mulai dari krisis ekonomi, korupsi yang mendarah daging, kemiskinan yang semakin mengendemik, dan lain-lain. Baru saja, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang boleh dibilang hebat. Apa itu? Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kenaikan harga BBM
Kenaikan harga BBM didalam negeri dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia yang sempat mencapai 130 US Dollar lebih per-barelnya.
Dilema, ya itulah yang kini dirasakan oleh pemerintah kita. Disatu sisi, bila harga BBM tidak segera dinaikkan, maka APBN akan semakin carut marut akibat pemberian subsidi BBM yang konon katanya hanya dinikmati oleh sekitar 40% orang kaya di negeri ini. Sedangkan bila BBM dinaikkan tentulah akan turut berdampak pada harga-harga baik pangan, sandang, maupun papan. Sebuah kemusykilan bila harga-harga itu tidak turut naik ketika harga BBM melambung. Kenapa? Bayangkan sendiri, distribusi bahan-bahan pangan, sandang, dan papan itu menggunakan jasa apa? Transportasi bukan? Dan alat-alat transportasi itu membutuhkan apa agar bisa beroperasi, bahan bakar alias BBM!
Satu lagi yang membingungkan, pernyataan pemerintah bahwa sekitar 40% BBM yang disubsidi itu hanya dinikmati oleh orang-orang kaya. Loh? Memangnya batas jelas antara kaya dan miskin itu seperti apa? Standar agar seseorang bisa dikatakan kaya atau miskin itu bagaimana? Lah, wong standar kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) saja berbeda dengan standar dunia. Standar kemiskinan menurut World Bank adalah mereka yang berpenghasilan dibawah $1 (yang kemudian dikoreksi menjadi $2) per-kapita per-hari, bagaimana dengan standar kemiskinan yang dianut oleh BPS? Seseorang dikatakan miskin bila berpenghasilan sekitar Rp.1.600 per-kapita per-hari, yang jika dikalikan 30 maka hasilnya adalah sekitar Rp.40.000 per-bulan. Dan standar seseorang bisa dikatakan kaya itu bagaimana? Apakah yang penghasilannya diatas satu juta per-bulan atau minimal sama dengan Upah Minimum Regional (UMR)? Orang kaya maupun orang miskin yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia (WNI) termasuk kedalam rakyat Indonesia juga, bukan? Dan rakyat haruslah diayomi oleh pemerintah tanpa memandang status sosial ekonominya.
Dalam UUD 45 saja telah menegaskan bahwa kekayaan alam akan digunakan demi sebaik-baiknya kepentingan rakyat, kalau bisa gratis. Lah, kalo begini keadaannya? Dengan menaikkan harga BBM semaunya saja? Bagaimana?
Memang, negara kita mengimpor BBM namun kita juga produksi. Bukankah Indonesia juga anggota OPEC, asosiasi negara penghasil minyak dunia? Lalu, mengapa disaat harga minyak naik, harga dalam negeri pun ikut-ikutan naik? Bukankah kita juga sepatutnya mendapatkan untung dari minyak yang kita produksi dan jual itu?
Kilah pemerintah, “APBN harus diselamatkan”
Apa pula ini? Memang benar, APBN harus diselamatkan! Tapi bagaimana caranya? Apakah harus mengorbankan kesejahteraan rakyat yang justru banyak diantaranya belum sejahtera?
Bantuan Langsung Tunai? Solusikah?
Ya, inilah salah satu program bijak pemerintah. Memanjakan rakyat miskin dengan memberikan uang Rp.100.000 per-orang per-bulan, dan harga BBM mereka naikkan. Bahkan pemerintah juga sempat mengeluarkan pernyataan yang menurut saya tidak logis, “bila mahasiswa/masyarakat menolak kenaikan harga BBM, hal itu juga berarti akan mengurangi rezeki rakyat miskin!”. Menyesatkan! Coba dipikirkan dengan seksama makna dibalik pernyataan itu.
Okelah, mungkin dana BLT ini bagi sebagian orang memang bermanfaat. Namun, sejauh mana manfaatnya itu? Berapa hari uang itu akan dapat digunakan? Dan lagi-lagi penyalurannya masih harus dipantau dan diawasi dengan seksama. Sebab, beberapa kali saya lihat di TV ataupun koran, banyak rakyat miskin yang protes karena namanya tidak tercatat sebagai nominator penerima BLT. Sedangkan orang-orang yang tidak berhak justru mengipas-ngipaskan uang Rp.100.000 itu demi kepentingannya sendiri.
Kalau mau dihitung-hitung, berapa sebenarnya dana yang dialokasikan dan yang sebenarnya dibutuhkan pemerintah untuk menyukseskan program BLT ini? Berapa jumlah rakyat miskin di Indonesia? Kalikan saja dengan Rp.100.000. Berapapun hasilnya, itu adalah jumlah yang harus dikeluarkan pemerintah dalam satu bulan. Berapa lama program BLT ini akan dilaksanakan? Wallahualam!
Isi blog ini dilindungi dibawah lisensi Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported, yang berarti anda bebas mendistribusikan ulang serta mengadaptasinya dengan ketentuan sebagai berikut: [1] cantumkan sumber asal, dan [2] tidak untuk tujuan komersial.
Related posts:
