Alasan Mengapa BLT Harus Dihapuskan
Bantuan Langsung Tunai atau yang lebih dikenal dengan akronim BLT, merupakan salah satu kebijakan pada masa pemerintahan SBY-JK yang meskipun bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (khususnya rakyat miskin) namun menuai cukup banyak kontroversi di masyarakat karena berkesan semacam belas kasihan yang hanya menyenangkan rakyat kecil sesaat. Efek sesungguhnya dari dampak kenaikan harga BBM belum terjawab seperti adanya gejolak dalam masyarakat akibat bertambahnya angka kemiskinan.[1]
Kontroversi itu sendiri mulai muncul ke permukaan ketika pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dua kali pada Maret dan Oktober 2005, kemudian berlanjut pada penaikan BBM ketiga kalinya pada Mei 2008.
Tiga kali harga BBM dinaikkan hingga nyaris menyentuh angka 160 persen, dan tiga kali pula diturunkan secara perlahan, itu pun tidak sampai turun pada harga semula.
Selain itu, politisasi BLT pada masa kampanye Pilpres 8 Juli kemarin juga tampak begitu panas. Baik SBY maupun JK sama-sama mengklaim bahwa itu adalah kebijakan yang berasal dari ide brilian masing-masing.
Andaikatapun BLT ini benar-benar ditujukan untuk membantu rakyat (khususnya mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan) akibat dampak kenaikan harga BBM, mengutip pendapat Akbar Tandjung, bantuan tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Jangan sampai juga bantuan tersebut hanya memberi masyarakat ikan tanpa memberi pancingnya.[2]
Dan pertanyaannya kini, apakah BLT telah memenuhi syarat-syarat tersebut? In my humble opinion; tidak!
Berikut beberapa alasan mengapa BLT harus dihapuskan:
Tags: Bantuan Langsung Tunai, BLT, sosial politik
