Bantuan Langsung Tunai atau yang lebih dikenal dengan akronim BLT, merupakan salah satu kebijakan pada masa pemerintahan SBY-JK yang meskipun bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (khususnya rakyat miskin) namun menuai cukup banyak kontroversi di masyarakat karena berkesan semacam belas kasihan yang hanya menyenangkan rakyat kecil sesaat. Efek sesungguhnya dari dampak kenaikan harga BBM belum terjawab seperti adanya gejolak dalam masyarakat akibat bertambahnya angka kemiskinan.^[1]

Kontroversi itu sendiri mulai muncul ke permukaan ketika pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dua kali pada Maret dan Oktober 2005, kemudian berlanjut pada penaikan BBM ketiga kalinya pada Mei 2008.

Tiga kali harga BBM dinaikkan hingga nyaris menyentuh angka 160 persen, dan tiga kali pula diturunkan secara perlahan, itu pun tidak sampai turun pada harga semula.

Selain itu, politisasi BLT pada masa kampanye Pilpres 8 Juli kemarin juga tampak begitu panas. Baik SBY maupun JK sama-sama mengklaim bahwa itu adalah kebijakan yang berasal dari ide brilian masing-masing.

Andaikatapun BLT ini benar-benar ditujukan untuk membantu rakyat (khususnya mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan) akibat dampak kenaikan harga BBM, mengutip pendapat Akbar Tandjung, bantuan tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Jangan sampai juga bantuan tersebut hanya memberi masyarakat ikan tanpa memberi pancingnya.^[2]

Dan pertanyaannya kini, apakah BLT telah memenuhi syarat-syarat tersebut? In my humble opinion; tidak!

Berikut beberapa alasan mengapa BLT harus dihapuskan:

1. BLT untuk 19,1 juta keluarga miskin dianggap tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga barang.^[3]

Kenaikan BBM sebanyak tiga kali pada masa pemerintahan SBY-JK tak pelak akan turut mempengaruhi harga-harga terutama kebutuhan pokok. Dan kebijakan pemerintah melalui program BLT yang diharapkan akan meringankan beban rakyat miskin akibat kenaikan harga-harga ini justru tidaklah sebanding.

Untuk merealisasikan program ini, pada medio 2008 lalu, pemerintah telah menyiapkan kucuran dana sebanyak 14,1 triliun rupiah. Dengan dana sebanyak itu, bukankah akan lebih baik jika digunakan untuk membangun infrastruktur dan mencetak lapangan pekerjaan?

Dalam skema BLT, warga miskin akan mendapat uang tunai seratus ribu rupiah per-bulan selama jenjang waktu tertentu. Sekarang pertanyaannya lagi, dapat apa dengan uang seratus ribu rupiah untuk satu bulan itu?

Oke! Oke! Saya dengar bisik-bisik di belakang sana, seratus ribu bagi mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan memang mungkin bukan jumlah yang sedikit. Dengan uang seratus ribu rupiah, mereka dapat membeli beras untuk makan sehari-hari, setidaknya selama setengah hingga satu bulan. Tapi apakah cukup dengan hanya makan nasi? Yayaya… ditambah sedikit garam mungkin, agar terasa asinnya.

Bagaimanapun juga, menurut saya, uang segitu tidaklah cukup untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. That’s all!

2. Menumbuhkembangkan sifat ketergantungan (manja)

Mengutip pernyataan Bupati Nunukan, H. Abdul Hafid Achmad, masyarakat sebenarnya harus berkarya terlebih dahulu baru menikmati hasilnya dan tidak langsung diberi.^[4]

Mungkin ungkapan ‘memberikan ikan, bukan kail’ cukup tepat untuk menggambarkan kebijakan BLT ini, yang bermakna kias mendidik rakyat untuk malas dan menumbuhkembangkan mental mengemis.

3. Rawan penyelewengan dalam penyalurannya

Bukanlah rahasia, negara tercinta ini menduduki peringkat yang prestisius untuk jumlah korupsi yang melandanya. Pun korupsi dalam BLT juga tidak terelakkan. Beberapa kali kita lihat di media, ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan pemotongan terhadap dana BLT yang mestinya diberikan secara utuh kepada penerimanya dengan beragam alasan yang terkesan dibuat-buat, misal; administrasi.

Adanya dugaan korupsi dana BLT dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), serta Askeskin yang mencapai Rp.1,1 miliar turut memperkuat dugaan kerawanan penyelewengan dalam penyaluran BLT itu sendiri.^[5]

4. Sumber dana BLT yang tidak jelas

Pemerintah seakan menutup-nutupi darimana sumber dana yang dikucurkan untuk realisasi program BLT ini. Chatib Basri, tim ekonomi SBY-Boediono mengatakan bahwa sumber BLT berasal dari alokasi subsidi BBM dan bukan dari utang negara. Hal ini bertolak belakang dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa sumber dana BLT berasal dari pinjaman luar negeri dan Surat Utang Negara (SUN) dengan bunga tinggi yang akhirnya malah akan membebani APBN.^[6]

BLT tergolong kelompok pertama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang dananya berasal dari Bank Dunia. Ironisnya utang itu termasuk utang komersial karena bunganya mencapai 12 – 13 persen. Bukan pinjaman lunak dari lembaga internasional, yang rata-rata bunganya hanya sekitar 4 – 6 persen.^[7]

Dan menariknya, dalam lima tahun terakhir, ternyata utang meningkat rata-rata Rp.80 triliun per-tahun. Membengkak drastis Rp.400 triliun dalam empat setengah tahun terakhir, dari Rp.1.275 triliun pada Desember 2004 menjadi sekitar Rp.1.700 triliun pada 29 Mei 2009. Itu berarti setiap rakyat Indonesia, dari kakek sampai bayi baru lahir, telah terbebani utang Rp.7,5 juta per-jiwa. Bahkan, dalam hanya tempo lima bulan terakhir, utang pemerintah Indonesia naik Rp.64 triliun, dari Rp.1.636 triliun pada akhir 2008 menjadi Rp.1.700 triliun pada akhir Mei 2009.^[8] Jumlah utang tersebut hampir tiga kali lipat cadangan devisa dengan asumsi cadangan devisa negara hanya US$58 miliar atau Rp.580 triliun. Kenyataan ini semakin mencolok bila dibandingkan dengan jumlah utang luar negeri kita pada tahun 2000 yang sebesar US$74,9 miliar atau 2,5 kali lipat cadangan devisa saat itu, US$29,4 miliar dan tahun 2004, utang luar negeri naik menjadi US$ 82,7 miliar dengan cadangan devisa sebesar US$ 35,4 miliar atau perbandingannya dua kali lipat lebih.

Idealnya, dana yang didapat dari utang itu dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif yang bisa memberikan pemasukan jangka panjang bagi negara, bukannya untuk urusan yang konsumtif yang diberikan secara gratis laiknya BLT ini. Karena di kemudian hari, utang itu harus dibayar kembali berikut bunga-bunganya.

5. Kemungkinan penyalahgunaan dana BLT oleh penerimanya

Kutipan dari tulisan Sahala Tua Saragih (dosen Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran) berikut dapat memberikan gambaran logis;

Terlepas dari kontroversi besar BLT, satu hal yang pasti, ternyata tak semua orang miskin (berpenghasilan dibawah Rp.20.000/hari) menerima “sedekah” tersebut. Sebaliknya sebagian penerima BLT sesungguhnya tak berhak menerimanya. Yang paling menarik, ternyata ada segelintir orang kaya raya turut pula menerima BLT melalui orang-orang miskin. Siapakah mereka? Para pemilik industri rokok.

Kini ada 62,8 juta perokok aktif di republik ini, 70 persen (43,96 juta orang) diantaranya tergolong miskin. Tahun lalu mereka mengonsumsi 215 miliar batang rokok bernilai Rp.130 triliun. Tiap perokok aktif rata-rata mengonsumsi sepuluh batang rokok/hari. Bila harga sebatang rokok Rp.500, berarti belanja rokok per-orang rata-rata Rp.150.000/bulan (bandingkan dengan uang BLT yang cuma Rp.100.000/bulan).

Menurut hasil Sensus Ekonomi Nasional 2003 – 2005, dari total konsumsi harian keluarga miskin ternyata hanya 19.30 persen untuk makanan. Sedangkan untuk belanja rokok sebesar 12,43 persen, sementara anggaran pendidikan hanya 1,47 persen dan untuk kesehatan 1,99 persen saja. Tahun ini sebanyak 19.12 juta keluarga miskin di 33 provinsi menerima BLT sebesar 14,17 triliun (jatah Juni – Desember 2008), termasuk Rp.806,64 juta untuk biaya operasional. Uang ini pastilah bersumber dari rakyat, termasuk dari kita/kami yang tak merokok atau dipaksa menjadi perokok pasif.

Nah, bila semua keluarga miskin penerima BLT itu membelanjakan 12,43 persen saja uang tersebut untuk rokok, berarti lebih Rp.1,76 triliun uang rakyat mereka “bakar” pada periode Juni – Desember 2008. Dengan ungkapan lain, segenap pembayar pajak di negeri ini melalui orang-orang miskin yang menerima BLT tahun ini menyumbang orang kaya raya (para pengusaha rokok) sebesar hampir Rp.2 triliun.

Subsidi buat kaum miskin selama empat tahun ini lebih dari Rp.60 triliun. Bila 12,43 persen saja dari dana ini mereka belanjakan untuk rokok, mereka telah “membakar” uang rakyat, termasuk uang kita/kami yang tak merokok, sebesar Rp.7,45 triliun. Silakan hitung sendiri bila 70 persen penerima BLT “membakar” semua “uang kaget” yang mereka terima itu.^[9]

Selain itu, penggunaan akhir dana BLT oleh penerimanya juga sebagian besar digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif belaka, yang tidak bertahan lama. Bahkan tidak menutup kemungkinan dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang negatif misalnya mabuk-mabukan, berjudi, dsb.

Dan dari pantauan penulis di beberapa Kantor Pos di Bandar Lampung dan Palembang, tidak sedikit dari para pengantri dana BLT itu datang ke kantor pos dengan mengendarai kendaraan baik itu mobil maupun motor. Jelas terlihat adanya ketidaktepatan dalam penyaluran dana ini sehingga orang-orang dengan taraf kehidupan menengah pun turut kebagian jatah sementara mereka yang benar-benar membutuhkannya justru hanya bisa ‘meneteskan air liur’.

6. Demi BLT Rela Meregang Nyawa

Beberapa kali kita saksikan di media, kekisruhan dalam pembagian BLT sampai-sampai ada yang jatuh pingsan, terinjak-injak, bahkan meninggal dunia. Seperti contohnya kejadian di Jombang, Jawa Timur, yang menewaskan seorang kakek berusia 74 tahun.^[10]

Atau di Ciamis, dua orang penerima BLT mendadak meninggal dunia tanpa penyebab yang jelas, beberapa saat setelah mereka menerima uang kompensasi kenaikan harga BBM tersebut.^[11]

Di Indramayu pun terjadi insiden serupa yang menewaskan seorang kakek berusia 69 tahun setelah berjam-jam antre di loket pengambilan BLT di kantor pos setempat.^[12]

Dari beberapa insiden diatas, dapat dilihat bahwa penyaluran BLT merupakan salah satu masalah yang utama, hal ini dapat dimaklumi karena BLT itu sendiri merupakan sebuah kebijakan yang bersifat instan dan tanpa adanya persiapan yang matang dari pemerintah.

7. BLT adalah program jangka pendek, bukan jangka panjang

Baik bagi pemerintah maupun rakyat miskin, BLT itu jelas adalah program jangka pendek, dan bukan untuk jangka panjang. Walaupun bagi sebagian orang, limpahan dana BLT tersebut cukup membantu perekonomian mereka, namun mereka sadar, dana itu tidak akan dapat bertahan lama atau dengan kata lain, ‘sekali telan habis’. Dan bila nekat untuk menjalankan program ini untuk jangka panjang, maka dampak paling signifikan adalah timbulnya ketergantungan dari penerima BLT terhadap ‘cairnya uang instan’ ini.

Bukankah akan lebih baik jika dana yang dialokasikan untuk BLT itu dialihkan ke kegiatan yang produktif, yang dapat memberikan hasil yang berlipat ganda kepada rakyat secara adil dan menyeluruh dengan jaminan-jaminan sosial yang bervisi masa depan.

Kesimpulan

Dengan melihat beberapa kelemahan BLT diatas, adalah pantas jika kedepannya kebijakan ini dihapuskan dan diganti dengan kebijakan yang lebih baik, diantaranya:

• Pemberian subsidi untuk mengembangkan usaha, utamanya pengusaha kecil dan menengah, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
• Proyek padat karya melalui subsidi bagi petani, nelayan, dan subsidi usaha kecil dan menengah lainnya dalam upaya mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
• Pemberian bantuan produktif seperti bibit tanaman dan hewan ternak seperti sapi, kambing, dsb.^[12]
• Dan kebijakan-kebijakan lainnya yang lebih baik daripada BLT yang mampu dirumuskan oleh para pembuat kebijakan yang cerdas di negeri ini.

–-

Gambar dicomot semena-mena dari http://www.pacamat.com/wp-content/uploads/2008/12/blt.jpg

–

[1] http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/26/11454510/.kontroversi.meredam.gejolak.masyarakat.di.balik.blt

[2] http://www.bungakbar.com/news/1/tahun/2008/bulan/05/tanggal/31/id/376/index.html

[3] http://www.bbc.co.uk/indonesian/forum/story/2008/05/080518_bantuantunai.shtml

[4] http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=21223

[5] http://www.surya.co.id/2009/07/07/korupsi-blt-dan-jamkesmas-mencapai-rp-11-triliun.html

[6] http://i-comers.com/showthread.php?t=50632

[7] Media Indonesia, Jum’at, 12 Juni 2009

[8] http://www.tokohindonesia.com/berita/berita/2009/14.shtml

[9] http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/19/opi01.html

[10] http://www.kompas-tv.com/content/view/16201/2/

[11] http://berita.prianganonline.com/?act=berita&aksi=lihat&id=1315

[12] http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=74546

[13] http://hatewong.blogspot.com/2008/05/bantuan-langsung-tunai-blt-plus.html