Ada fenomena global bernama conscious unbossing — tren di mana kalangan pekerja muda, terutama Gen Z, secara sadar menghindari posisi manajerial. Bukan karena malas atau minim ambisi, tapi karena mereka menghitung ulang: apakah jabatan struktural sepadan dengan beban, tekanan, dan risikonya?

Menariknya, gejala yang sama kini terasa di lingkungan birokrasi kita, khususnya di pemerintah daerah.

Bukan Cuma Isu Korporat

Di banyak pemda, mulai muncul pola: ASN — termasuk yang berprestasi dan punya kompetensi — memilih "aman" di jalur fungsional atau staf pelaksana, dan menolak halus tawaran promosi ke jabatan struktural (kepala seksi, kepala bidang, camat, hingga kepala dinas). Sebagian pengamat menyebut ini quiet ambition: tetap bekerja profesional, tapi tidak lagi mengejar kursi kepemimpinan.

Ini bukan gejala kecil. Kalau dibiarkan, dampaknya jangka panjang: regenerasi kepemimpinan birokrasi bisa terganggu.

Kenapa Ini Terjadi di Pemda?

Beberapa faktor yang sering muncul di lapangan:

1. Rasio risiko-imbalan yang timpang

Tunjangan jabatan struktural sering tidak sebanding dengan bobot tanggung jawabnya. Seorang kepala bidang bisa memegang anggaran miliaran rupiah, mengelola tim besar, dan menghadapi audit rutin — tapi selisih penghasilan dengan stafnya tidak selalu signifikan.

2. Eksposur hukum yang nyata

Jabatan struktural berarti tanda tangan, keputusan anggaran, dan kewajiban lapor LHKPN. Di era penegakan hukum yang lebih agresif terhadap pejabat daerah, banyak ASN melihat jabatan sebagai potensi risiko pidana, bukan cuma peluang karier.

3. Reformasi birokrasi yang mengubah kalkulasi karier

Kebijakan penyederhanaan birokrasi sejak 2021 — yang mengalihkan banyak jabatan administrator dan pengawas (eselon III–IV) menjadi jabatan fungsional — sebenarnya dimaksudkan membuat organisasi lebih ramping dan gesit. Tapi efek sampingnya, jalur fungsional kini terasa lebih stabil dan lebih rendah risiko dibanding jalur struktural, sehingga makin banyak ASN yang menganggapnya pilihan lebih rasional.

4. Ketidakpastian politik jabatan

Mutasi dan rotasi pejabat pemda seringkali sangat bergantung pada dinamika politik kepala daerah, bukan murni sistem merit. Ini membuat jabatan struktural terasa rapuh — susah payah menduduki posisi, bisa digeser dalam semalam karena pergantian bupati/wali kota.

5. Nilai kerja generasi baru

ASN muda saat ini juga makin vokal soal keseimbangan hidup dan kerja, serta enggan menjadikan jabatan sebagai satu-satunya ukuran sukses karier — sejalan dengan yang terjadi di sektor swasta.

Risikonya Bagi Pelayanan Publik

Kalau talenta terbaik terus menghindar dari jabatan strategis, ada beberapa konsekuensi:

  • Krisis kaderisasi kepemimpinan — posisi strategis akhirnya diisi orang yang "terpaksa" bersedia, bukan yang paling kompeten.
  • Kualitas pengambilan keputusan menurun, karena kepemimpinan berpindah ke orang yang tidak sepenuhnya termotivasi menjalankannya.
  • Pelayanan publik ikut terdampak, sebab efektivitas birokrasi sangat bergantung pada kualitas orang yang memimpin unit-unit pelayanan.

Bukan Cuma Soal "ASN-nya Kurang Militan"

Penting digarisbawahi: fenomena ini bukan cerminan ASN yang tidak loyal atau tidak mau kerja keras. Justru sebaliknya — ini sinyal bahwa sistem insentif dan perlindungan bagi pejabat struktural perlu dievaluasi. Memaksa orang naik jabatan tanpa membenahi sistemnya hanya akan menghasilkan pejabat yang menjabat karena kewajiban, bukan karena visi kepemimpinan.

Yang Bisa Dilakukan Pemda

  • Evaluasi ulang tunjangan jabatan agar proporsional dengan beban kerja dan risiko yang ditanggung.
  • Perkuat perlindungan hukum bagi pejabat yang mengambil keputusan sesuai prosedur, agar jabatan tidak identik dengan "jebakan pidana".
  • Bangun sistem merit yang benar-benar independen dari siklus politik kepala daerah, sehingga promosi terasa aman dan predictable.
  • Kembangkan jalur kepemimpinan bertahap — coaching, mentoring, dan kesempatan memimpin proyek kecil sebelum menduduki jabatan struktural penuh, sehingga ASN muda merasa lebih siap.
  • Geser gaya kepemimpinan dari komando-kontrol ke kepemimpinan kolaboratif: memberi otonomi dan kepercayaan pada staf, bukan sekadar menuntut kepatuhan hierarkis. Ini sejalan dengan semangat conscious unbossing itu sendiri — kepemimpinan yang dibagi, bukan cuma dipegang oleh satu jabatan formal.

Penutup

Conscious unbossing di birokrasi adalah alarm, bukan sekadar tren viral. Ia menunjukkan ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam cara pemda memperlakukan jabatan struktural: risikonya terlalu tinggi, penghargaannya terlalu tipis, dan kepastian kariernya terlalu rapuh. Kalau pemda ingin talenta terbaiknya bersedia memimpin, pembenahan sistem harus jadi prioritas — bukan sekadar imbauan untuk "lebih semangat mengabdi".

Referensi konteks: Center for Leadership Studies, DDI, HR Dive, Deel, dan laporan lokal terkait fenomena ASN yang enggan menduduki jabatan struktural pasca-penyederhanaan birokrasi (Permenpan RB No. 7/2022).